Pembahasan RUU Pemilu Molor, Cermin Cara Kerja DPR Kapitalis dan Kerdil

Mediaaspirasi - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai molornya pembahasan RUU Pemilu mencerminkan bahwa mekanisme kerja di DPR sangat kapitalis dan hanya mementingkan partai besar.

Diketahui pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu molor dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Pasalnya fraksi-fraksi di DPR belum mencapai kesepakatan termasuk soal am‎bang batas pemilu Presiden atau presidential threshold.

"Ini tidak selesai karena tetap muter-muter seputar Pilpres. Ini mencerminkan betul fenomena kapitalis dan kekerdilan. Yang menghendaki presidential threshold kan partai besar. Mereka seperti melokalisir orang lain untuk ikut pencalonan presiden," cetus Margarito dalam diskusi b‎ertema 'RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

Disebut Margarito, konsolidasi demokrasi yang selama ini djadikan alasan agar pembahasan ditunda hanyalah akal-akalan para anggota DPR. Menurutnya, seluruh proses yang berlaku dalam pembahasan RUU Pemilu hanya bicara politik transaksional.

"Ini bicara soal bisnis, ini sedang transaksi," pungkas mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tahun 2006-2007 ini.