“Nggak Usah Pilkada, Tunjuk Langsung Saja”

IRWANDI Yusuf, yang juga salah satu kandidat calon gubernur (cagub) Aceh pada Pilkada 2017, ikut menanggapi rencana DPRA memperketat persyaratan bagi kandidat cagub Aceh yang akan maju melalui jalur independen.

“Jika begitu aturan dibuat DPRA ke depan, saya berpendapat tidak perlu lagi pilkada digelar di Aceh dan langsung saja meminta presiden menunjuk langsung Gubernur Aceh 2017-2022,” kata Irwandi.

Irwandi menulis tanggapan itu pada laman facebooknya, Rabu (13/4) pukul 08.00 WIB. Amatan Serambi hingga pukul 21.30 WIB tadi malam, status mantan gubernur Aceh tersebut disukai oleh 906 orang, dikomentari 408 orang, yang ikut dibagikan oleh 73 akun facebook lainnya.

Dijumpai Serambi di kediamannya, pagi kemarin, Irwandi mengatakan status yang ditulisnya pada laman facebook itu untuk merespons sikap DPRA, yang jelas-jelas berupaya menjegal calon dari jalur independen. “Kalau memang dipersulit sampai begitu, ya sudah nggak usah lagi ada pilkada di Aceh, tunjuk langsung saja, kita minta presiden untuk menunjuk langsung Gubernur Aceh periode 2017-2022 nanti,” kata Irwandi sambil menyebut nama salah satu cagub Aceh untuk ditunjuk langsung.

Menurutnya, pembahasan lanjutan Perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012 itu sebagai bentuk ketidaksiapan kelompok tertentu untuk bertarung secara sehat dalam pilkada nanti. Ia juga mengatakan, hal itu sebagai upaya kelompok tersebut untuk membatasi gerak para calon independen. “Kalau saya kan belum tentu naik dari jalur apa, bisa saja saya naik dari jalur independen bisa saja partai. Saya belum putuskan itu, tapi rencana DPRA itu tetap kita kritisi, karena ini mempersulit calon independen dan sangat tidak demokrasi,” kata Irwandi.

Irwandi menegaskan dirinya akan menggugat jika qanun itu berhasil diubah dan ditandatangani Mendagri. Walaupun dirinya nanti maju melalui jalur partai, qanun tersebut akan tetap digugat demi menjaga demokrasi di Aceh. “Akan tetap saya gugat walaupun nanti saya naik melalui partai. Harus mereka tahu, Aceh adalah contoh bagi provinsi lain soal jalur independen dalam pilkada, Aceh mencontohkan napas demokrasi bagi Indonesia,” sebutnya.

Irwandi meminta DPRA untuk berpikir lebih rasional dalam melahirkan sebuah keputusan apalagi sebuah qanun yang berkaitan dengan kepentingan Aceh ke depan. Ia juga meminta kelompok tertentu tidak menzalimi orang atau kelompk lainnya, hanya karena memiliki kekuasaan atau power di parlemen. “DPRA harus rasional, harus lebih sehat dalam memutuskan sesuatu, jangan asal-asal dan jangan untuk kepentingan sendiri. Saya yakin, Mendagri tidak bodoh mau meloloskan qanun yang sembarangan begitu. Semoga pilkada kita tetap damai, sehat, dan halal, mari kita tunjukkan sikap demokrasi kita,” pungkas Irwandi.(srmb/xx)