DPRA Bajak Demokrasi

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah dengan sengaja memperberat syarat pengajuan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen. Langkah ini dinilai sejumlah pengamat politik di Aceh sebagai pembajakan terhadap demokrasi. Di samping sebagai langkah yang sangat tidak bijak di tengah upaya membangun demokrasi pascakonflik di Aceh.

“Memperberat syarat calon independen adalah upaya membajak demokrasi itu sendiri,” kata Ilham Sahputra SSos, mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan (KI) Aceh kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (13/4) menanggapi pemberitaan koran ini kemarin berjudul Syarat Calon Independen Diperketat.

Menurut Ilham, argumentasi Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky bahwa pemberian dukungan satu orang dengan satu materai untuk membuktikan bahwa masyarakat benar memberikan dukungan kepada kandidat perseorangan, hal itu dapat dilakukan ketika KIP memverifikasi dukungan masyarakat kepada calon independen.

Lalu, dukungan masyarakat yang harus diketahui oleh keuchik dan ditempel di kantor keuchik, menurut Ilham, hal itu kurang etis. Alasannya, karena berpotensi munculnya intervensi keuchik terhadap masyarakat yang berbeda pilihan dengannya. Juga berpotensi intervensi dari incumbent gubernur atau wali kota/bupati lewat keuchik untuk tidak menyetujui dukungan masyarakat terhadap kandidat. Idealnya, kata Ilham memberi solusi, keuchik dapat memberikan verifikasinya dengan menandatangani hasil verfikasi KIP via PPS terhadap dukungan masyarakat kepada calon. “Bukan di awal ketika masyarakat memberikan dukungan kepada calon,” ujarnya.

Ketua Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) Aceh, Safaruddin SH juga angkat bicara. Menurutnya, pengetatan syarat bagi calon independen itu sebagai langkah yang sangat tidak bijak di tengah upaya membangun demokrasi di Aceh. “GNCI Aceh meminta DPRA agar tidak melakukan penghadangan terhadap calon independen dengan membuat aturan-aturan yang memberatkan,” imbuhnya.

Safaruddin menilai, penyusunan aturan itu disebabkan adanya kegundahan dari DPRA setelah munculnya beberapa kandidat dari jalur independen yang memiliki pengaruh besar di masyarakat dan media sosial. Seperti Zaini Abdullah, Irwandi Yusuf, dan Zakaria Saman. (srmb/xx)