Resolusi Uni Eropa Adalah Psywar Hancurkan Produsen Sawit

Mediaaspirasi - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyatakan, Resolusi Parlemen Uni Eropa adalah psywar atau perang psikologis yang untuk menghilangkan industri minyak sawit di Indonesia.

Sebagaimana resolusi itu menuduh jika minyak sawit Indonesia sebagai penyebab deforestasi, terjadinya pelanggaran HAM hingga tuduhan adanya pekerja anak (child labour) di perkebunan sawit.

"Bahkan, mereka merekomendasikan agar industri berbahan baku minyak nabati di Eropa mengganti minyak sawit dengan minyak nabati lainnya," ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dibacakan oleh Sekjen GAPKI Togar Sitanggang saat memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama dengan media di Jakarta, Rabu (31/5).

Joko pun menyebutkan, jika resolusi itu tidak didasari oleh fakta objektif di lapangan, sangat tendensius. "Resolusi Parlemen Eropa itu lebih sebagai psywar kepada Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, resolusi itu juga dimaksudkan mematikan industri sawit di Malaysia yang telah menguasai 29,4 persen pangsa pasar minyak dunia.

Dirinya pun mengungkapkan dengan resolusi ini industri kelapa sawit Indonesia mendapatkan tamparan paling keras di 2017.

"Ini membuktikan bahwa kampanye negatif terhadap sawit tidak hanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga melibatkan pemerintah dan parlemen dari negara-negara Barat tersebut dengan berbagai isu yang berganti-ganti," jelasnya.

Namun, Joko juga mengaku setiap pihaknya berhasil mematahkan satu isu negatif soal kelapa sawit akan muncul isu negatif yang baru.

Hal itu diakibatkan, kecemburuan negara produsen minyak nabati non sawit kepada negara produsen minyak sawit. "Karena selama ini minyak sawit menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia," jelasnya.

Terima Kasih Pemerintah
Meski pun demikian, Joko berterima kasih kepada Pemerintah dan DPR RI yang melawan resolusi tersebut.

"Hanya saja, yang patut kita sayangkan, kampanye negatif terhadap sawit tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri sendiri, masih banyak kelompok masyarakat yang percaya dengan berbagai isu dan kampanye negatif terkait sawit," jelasnya.

Kampanye itu antara lain terkait kebakaran lahan dan hutan, pengelolaan lahan gambut, penguasaan segelintir korporasi besar atau konglomerasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit nasional, isu terkait suku asli, hak masyarakat adat dan ulayat, isu pertanahan dan tata ruang wilayah, isu ketenagakerjaan, dan berbagai isu sosial lainnya.