Infrastruktur Jalan di Papua Pembohongan Publik yang Sangat Telanjang, Sebut Komnas HAM

Mediaaspirasi -  Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengaku secara konsisten memperjuangkan agar ada pemerataan keadilan di negeri ini, termasuk keadilan untuk Papua. "Segala daya upaya telah saya pertaruhkan agar rakyat Papua juga merasakan sentuhan pembangunan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur sebagai salah satu urat nadi pembangunan dan potret kemajuan bangsa dan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu, Senin (20/2).

Pigai mengaku kecewa dengan pemberitaan di salah satu media yang menyebut "Jalan Jayapura ke Merauke Bisa Dilalui dengan Mobil". Menurutnya, pemerintah telah melakukan pembohongan publik atas pernyataan itu.  

"Saya menduga pemerintah ini tidak kredibel dan tidak berintegritas, selalu melakukan pembohongan publik hanya sekadar demi sebuah pencitraan," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini mengalami hilang ingatan. Pasalnya, baru saja dikritik tapi sudah mulai berbohong lagi.

Lebih lanjut, Pigai menceritakan bahwa 4 hari lalu dirinya telah bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Mereka, kata Pigai meminta maaf atas kesalahan dan berjanji akan memperbaiki jalan Merauke ke Boven Digul.

Kata Pigai, pimpinan Kementeri PUPR tidak mampu menunjukkan fakta-fakta riil. Mereka juga tidak mampu menjawab 5 item permintaan saya untuk pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua:

"Pertema, soal penerbitan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Kedua, menganai ercepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua. Ketiga, mengenai peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada. Keempat, soal pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Terakhir mengenai pemberdayaan putra asli Papua sebagai kepala balai dan prioritaskan kontraktor utama bagi putra papua mulai tahun anggaran 2017," paparnya.

"Permintaan saya tidak terlalu rumit dan juga bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi rakyat kita beraneka warga suku yang ada di Papua dan Papua Barat.  Jadi jangan berulah bohongi rakyat Papua dan Indonesia lagi," pungkasnya.(knfts/ar)