APBA Jadi Mainan Elite

Mediaaspirasi - Belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 hingga kini, menimbulkan berbagai opini dari sejumlah kalangan. Bahkan, anggota DPRA sendiri yang notebene memiliki hak kuasa menyusun, menetapkan, hingga melaksanakan penjabaran anggaran, menyebutkan bahwa terlambatnya pengesahan APBA 2017 lantaran penyusunan anggaran menjadi permainan segelintir elite.

Hal itu diutarakan Bardan Sahidi, Anggota DPRA dari Fraksi PKS-Gerindra melalui layanan pesan singkat (sms) kepada Serambi, Selasa (27/12). Bahkan menurutnya, bukan hanya elite di eksekutif, tapi para elite di legislatif pun demikian. “Penyakit lama kambuh lagi, APBA jadi mainan elite, tahun lalu juga demikian,” tulis Bardan.

Ditanya mengapa ia menyebutkan permainan elite, Bardan pun menjawab “Iya dong, bukankah hanya eksekutif dan legislatif yang membahas (anggaran)? Amanah kita hanya membahas dan menetapkan, tapi kenapa harus berlama-lama?” gugat Bardan.

Rabu (28/12) kemarin, Serambi coba mewawancarai ulang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini guna memperjelas maksud ungkapannya yang menuding APBA jadi mainan para elite.

Kepada Serambi, Bardan kembali mengatakan, yang punya akses untuk APBA itu adalah para kepala dinas di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selaku pihak yang punya usulan dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sementara di DPRA adalah ketua-ketua fraksi dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Secara tidak langsung, Bardan menyebut itulah para elite yang dia maksudkan. “Kenapa saya teriak di luar gedung, karena di dalam gedung saya kalah. Jadi, ekstraparlementerlah yang kita mainkan,” sebutnya.

Meski dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah diserahkan eksekutif ke legislatif kemarin, namun Bardan tetap menyebutkan pengesahan yang secara tertib anggaran tidak bisa dikebut dalam waktu dekat. Kepada Serambi, Bardan juga menyebutkan, terlambatnya penyerahan KUA-PPAS dan yang berdampak pada terlambatnya pengesahan APBA nanti, disebabkan beberapa hal. Pertama, ia melihat APBA 2017 itu masih dalam bayang-bayang petahana, dalam hal ini gubernur Aceh nonaktif, Zaini Abdullah. “Kenapa bayang-bayang itu ada, karena Zaini Abdullah masih punya visi-misi lima tahunan, dan ini adalah tahun terakhir dia melaksanakan dan menyusun program kerja,” ujarnya.

Kedua, lanjut Bardan, karena terpecahnya konsentrasi pejabat strategis, yakni pejabat SKPA yang saat ini juga sedang menjalani tugas sebagai Plt di sejumlah kabupaten/kota, menggantikan bupati/wali kota yang akan maju kembali pada Pilkada 2017.

“Seperti Kepala Bappeda Aceh, kemudian Kepala Dinas Pendidikan juga, itu kan jabatan strategis. Berikutnya, fraksi-fraksi di DPRA juga punya kepentingan terhadap usulan itu, inilah yang tidak ada titik temunya dengan Plt Gubernur kita,” sebut Bardan sembari menambakan, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga menjadi salah satu alasan terlambatnya pengesahan APBA kali ini.(Mz)